Transformasi digital di tubuh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memasuki babak baru. Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan kompleksitas arus kendaraan nasional, institusi ini menegaskan bahwa teknologi bukan sekadar simbol kemajuan. Sebaliknya, inovasi diarahkan untuk menghadirkan dampak konkret di jalan raya, terutama dalam menekan angka kecelakaan dan fatalitas.
Kepala Korlantas Polri, Agus Suryonugroho, menekankan bahwa orientasi utama setiap pengembangan sistem adalah keselamatan masyarakat. Ia menyatakan bahwa kecanggihan perangkat bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, teknologi harus menjawab kebutuhan riil pengguna jalan dan memperkuat kualitas pelayanan publik.
Pernyataan tersebut menjadi landasan kebijakan Korlantas, khususnya menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Dengan proyeksi pergerakan masyarakat yang sangat besar, kesiapan sistem pengawasan dan pengendalian lalu lintas menjadi faktor krusial. Karena itu, Korlantas memperkuat integrasi data, pemantauan real-time, dan analisis risiko berbasis teknologi.
Salah satu pusat kendali utama berada di Command Center KM 29 yang terletak di ruas Tol Cikampek. Dari ruang ini, ribuan kamera pengawas, sensor arus kendaraan, serta laporan petugas lapangan terhubung dalam satu sistem terpadu. Data yang masuk dianalisis secara langsung untuk mendeteksi potensi kemacetan, kecelakaan, maupun gangguan lalu lintas lainnya.
Fungsi pusat kendali tersebut tidak berhenti pada pemantauan. Sistem ini mendukung pengambilan keputusan cepat terkait rekayasa lalu lintas, pengalihan arus, hingga koordinasi lintas instansi. Dengan pendekatan ini, respons tidak lagi bersifat reaktif. Negara berupaya hadir lebih awal sebelum kepadatan berkembang menjadi risiko yang lebih besar.
Pendekatan berbasis data juga memperkuat budaya kerja internal. Keputusan di lapangan kini tidak hanya bertumpu pada pengalaman, tetapi dilengkapi dengan analisis historis serta pemetaan titik rawan. Model ini memungkinkan penempatan personel dan strategi pengamanan dilakukan secara lebih terukur.
Efektivitas pendekatan tersebut tercermin dalam hasil Operasi Keselamatan 2026. Data resmi Korlantas menunjukkan angka kecelakaan menurun sekitar 34,96 persen dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, tingkat fatalitas turun hingga 51,06 persen. Penurunan ini menunjukkan korelasi antara pengawasan digital, edukasi publik, dan rekayasa lalu lintas berbasis analisis.
Korlantas menilai setiap data kecelakaan bukan sekadar angka statistik. Di baliknya terdapat risiko terhadap nyawa manusia. Oleh karena itu, akurasi informasi menjadi landasan penting dalam setiap kebijakan. Data pelanggaran dan kecelakaan dianalisis untuk menentukan prioritas pengamanan dan pendekatan preventif yang lebih efektif.
Inovasi lain yang diperkuat adalah pemanfaatan ETLE Drone Patrol Presisi. Teknologi ini memungkinkan pemantauan dari udara, terutama di titik yang sulit dijangkau kamera statis. Drone merekam situasi lalu lintas secara objektif dan mengirimkan data langsung ke pusat kendali untuk dianalisis.
Melalui sistem tersebut, pengawasan tidak lagi terbatas pada sudut pandang darat. Petugas dapat membaca pergerakan arus kendaraan secara lebih luas dan strategis. Selain meningkatkan transparansi penegakan hukum, metode ini juga diharapkan memperkuat efek pencegahan terhadap pelanggaran.
Namun demikian, Korlantas menegaskan bahwa teknologi tetap merupakan alat pendukung. Keberhasilan implementasi tetap ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Integrasi antara sistem digital dan kapasitas petugas menjadi faktor utama dalam menjaga efektivitas di lapangan.
Apresiasi terhadap inovasi ini datang dari berbagai pihak. Anggota Komisi III DPR RI, Machfud Arifin, menyampaikan dukungan atas pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung kelancaran dan penegakan hukum lalu lintas. Ia menilai langkah tersebut sebagai bagian dari penguatan sistem keselamatan nasional yang lebih modern dan akuntabel.
Selain itu, pengamat politik Rocky Gerung juga meninjau langsung fasilitas Command Center KM 29. Ia menilai sistem pemantauan real-time membantu mengidentifikasi potensi bottleneck dan titik rawan kecelakaan, terutama pada periode libur panjang seperti Nataru 2025/2026. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kecanggihan perangkat harus diimbangi dengan kompetensi operator.
Dukungan juga datang dari organisasi kemasyarakatan seperti PB HMI. Dalam pernyataannya, organisasi tersebut menilai transformasi berbasis teknologi yang dilakukan Korlantas sebagai langkah positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, hasil Operasi Zebra 2025 menunjukkan penurunan pelanggaran sekitar 16 persen dibanding tahun sebelumnya. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa kombinasi teknologi dan edukasi dapat membentuk kepatuhan yang lebih baik di kalangan pengguna jalan.
Menjelang arus mudik dan arus balik 2026, kesiapan sistem digital menjadi perhatian utama. Proyeksi mobilitas yang melibatkan lebih dari 140 juta orang menuntut kesiapan koordinasi, kecepatan respons, dan akurasi data. Dalam konteks ini, Command Center KM 29 dan ETLE Drone Patrol menjadi bagian dari strategi besar pengendalian lalu lintas nasional.
Transformasi yang dilakukan Korlantas Polri pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat rasa aman masyarakat. Ukuran keberhasilan tidak ditentukan oleh jumlah perangkat yang terpasang, melainkan oleh jumlah kecelakaan yang dapat dicegah serta kelancaran perjalanan yang dirasakan publik.
Dengan pendekatan tersebut, inovasi tidak berhenti di ruang kendali. Ia hadir dalam bentuk arus yang lebih tertata, risiko yang lebih terkendali, dan pengawasan yang lebih transparan. Di tengah dinamika mobilitas nasional yang terus berkembang, Korlantas berupaya memastikan bahwa teknologi benar-benar bekerja untuk keselamatan bersama.
