Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia terus memperkuat transformasi digital di sektor pelayanan lalu lintas. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo resmi meluncurkan layanan SIM Digital dan ETLE Drone Mobile Presisi dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Auditorium Mutiara STIK/PTIK Polri, Jakarta Selatan, Jumat.
Peluncuran inovasi tersebut menjadi bagian dari langkah modernisasi pelayanan publik yang dilakukan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Transformasi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui sistem digital yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
Dalam sambutannya, Komjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan lalu lintas merupakan bentuk komitmen Polri dalam menghadirkan sistem pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan layanan yang mudah diakses, efisien, dan akuntabel. Karena itu, pengembangan sistem berbasis digital menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi pelayanan kepolisian, khususnya di bidang lalu lintas.
“Hari ini Korlantas Polri meluncurkan berbagai layanan digital untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Sistem ini dirancang agar pelayanan menjadi lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah dijangkau,” ujar Dedi dalam kegiatan tersebut.
Peluncuran SIM Digital menjadi salah satu inovasi utama yang diperkenalkan dalam Rakernis tahun ini. Sistem tersebut dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kendaraan dan surat izin mengemudi secara lebih praktis melalui platform digital.
Layanan tersebut juga telah terintegrasi dengan sistem SIGNAL atau Samsat Digital Nasional yang sebelumnya dikembangkan Korlantas Polri. Integrasi itu memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan dalam satu ekosistem digital yang saling terhubung.
Tidak hanya layanan SIM, sistem tersebut juga mencakup pelayanan perpanjangan STNK hingga pengelolaan dokumen kendaraan bermotor lainnya. Dengan integrasi digital tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang panjang dan berbelit.
Selain memperkenalkan SIM Digital, Korlantas Polri juga meluncurkan ETLE Drone Mobile Presisi sebagai bagian dari penguatan sistem penegakan hukum berbasis teknologi.
Teknologi ETLE Drone dirancang untuk mendukung pengawasan lalu lintas secara lebih fleksibel di berbagai wilayah. Berbeda dengan kamera ETLE statis yang terpasang di titik tertentu, drone dapat bergerak dinamis untuk memantau kondisi lalu lintas dan mendeteksi pelanggaran di berbagai ruas jalan.
Penggunaan drone dalam sistem ETLE dinilai menjadi langkah baru dalam pengembangan smart traffic policing di Indonesia. Sistem ini memungkinkan pengawasan berjalan lebih luas dan lebih efektif, terutama di area yang belum terjangkau perangkat pengawasan tetap.
Komjen Dedi menjelaskan bahwa ETLE Drone telah dilengkapi teknologi face recognition atau pengenalan wajah yang terhubung dengan basis data kepolisian. Teknologi tersebut digunakan untuk meningkatkan akurasi identifikasi dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas.
Menurutnya, penggunaan sistem pengindraan wajah menjadi bagian penting dalam meminimalisasi potensi kesalahan identifikasi saat proses penegakan hukum berlangsung.
“Teknologi ini hadir untuk memastikan penegakan hukum berjalan lebih tepat dan objektif. Sistem pengenalan wajah membantu verifikasi data sehingga proses penindakan menjadi lebih akurat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa transformasi digital di tubuh Polri bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi global. Lebih dari itu, digitalisasi dipandang sebagai bentuk pengabdian institusi kepada masyarakat dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional.
Kehadiran sistem berbasis teknologi juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Dengan mekanisme digital, proses pelayanan dan penegakan hukum dapat berjalan lebih transparan serta mengurangi potensi penyimpangan di lapangan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakapolri turut menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Menurutnya, operasi pengamanan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini menjadi salah satu mobilitas masyarakat terbesar yang berhasil dikelola secara optimal.
Keberhasilan tersebut, kata dia, tidak terlepas dari kerja sama lintas sektor antara Polri, Kementerian Perhubungan, operator transportasi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Rakernis Fungsi Lalu Lintas Tahun Anggaran 2026 juga menjadi forum evaluasi terhadap berbagai operasi lalu lintas yang telah dilaksanakan sepanjang tahun ini. Selain itu, kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk menyusun desain operasi dan strategi pelayanan lalu lintas pada 2027 mendatang.
Polri menilai tantangan lalu lintas nasional ke depan akan semakin kompleks seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan pertumbuhan jumlah kendaraan. Karena itu, pemanfaatan teknologi dipandang menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pelayanan dan pengawasan lalu lintas yang lebih modern.
Kegiatan Rakernis tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan stakeholder nasional. Hadir di antaranya Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, serta sejumlah pimpinan BUMN sektor transportasi dan jasa jalan.
Selain itu, forum tersebut juga dihadiri para mantan Kakorlantas Polri, pejabat utama Korlantas, Direktur Lalu Lintas Polda jajaran, hingga para kasubdit lalu lintas dari berbagai daerah di Indonesia.
Peluncuran SIM Digital dan ETLE Drone Mobile Presisi menjadi sinyal kuat bahwa transformasi pelayanan lalu lintas nasional terus bergerak menuju sistem berbasis teknologi yang lebih modern dan terintegrasi. Melalui digitalisasi tersebut, Polri berharap pelayanan publik di bidang lalu lintas dapat semakin efektif sekaligus mendukung terciptanya keselamatan berkendara di seluruh Indonesia.
