JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya menyelaraskan percepatan program pendidikan nasional dengan pelestarian lingkungan perkotaan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen menjaga fungsi ruang terbuka hijau di ibu kota. Sikap tersebut merespons wacana pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat di kawasan Universitas Indonesia, Selasa (17/11/2026).
Dalam keterangannya di Balai Kota Jakarta, Pramono menolak keras rencana pengubahan fungsi kawasan Hutan Kota UI. Ia menilai wilayah metropolitan saat ini justru sangat membutuhkan penambahan area resapan serta paru-paru kota. Sebagai jalan keluar, pemerintah daerah menawarkan dua bidang lahan alternatif seluas masing-masing dua hektare kepada Kementerian Sosial. Lokasi pengganti tersebut terletak di wilayah Jakarta Barat serta kawasan Cakung, Jakarta Timur, guna mengakomodasi penambahan kuota program dari Presiden.
Selain mengusulkan titik baru, Pramono membuka peluang kerja sama pengelolaan lingkungan bersama pihak kampus. Pemerintah provinsi siap mengambil alih perawatan kawasan hijau tersebut apabila pihak universitas merasa terbebani secara operasional. Namun, ia mensyaratkan status kawasan wajib bertahan sepenuhnya sebagai zona konservasi tanpa alih fungsi bangunan.
Di sisi lain, kekhawatiran mengenai penyusutan area hijau sempat memicu diskusi hangat di kalangan sivitas akademika. Pengajar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI Shofwan Al Banna Choiruzzad mengingatkan pentingnya melindungi ekosistem perkotaan. Ia menyoroti luasan lahan sekitar delapan hektare yang selama ini menjadi ruang rekreasi sehat bagi warga Jakarta maupun Depok. Menurutnya, program pembangunan fasilitas publik harus berjalan beriringan dengan perlindungan habitat alam agar krisis ekologis tidak semakin meluas.
Menanggapi dinamika tersebut, pihak rektorat meluruskan kesimpangsiuran informasi yang beredar di ruang publik. Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro memastikan proyek pendidikan tidak menyentuh area Hutan Kota UI. Pihak kampus hanya menawarkan sejumlah bidang lahan matang di sisi wilayah Jakarta yang sesuai peruntukan tata ruang.
Sementara itu, kementerian terkait akan mengevaluasi seluruh opsi lokasi yang tersedia secara objektif. Penilaian menyeluruh mempertimbangkan aksesibilitas transportasi bagi siswa serta kesiapan infrastruktur dasar di sekitar lingkungan sekolah.
Lebih lanjut, Erwin menjelaskan bahwa pemerintah belum menetapkan titik koordinat pembangunan secara final. Tim gabungan dari kementerian, pemerintah provinsi, serta pihak universitas masih melakukan survei kelayakan teknis dan pemeriksaan status lahan. Ia menekankan bahwa pemerataan akses belajar dan pelestarian alam merupakan dua kepentingan yang saling mendukung. Status tanah negara yang dikelola perguruan tinggi tetap mengutamakan kemanfaatan publik sesuai regulasi pertanahan.
Pada akhirnya, sinergi lintas lembaga memastikan program pendidikan bagi masyarakat berjalan tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem. Koordinasi matang antarinstansi akan menghasilkan keputusan tata kota yang adil bagi kemajuan generasi muda sekaligus keberlanjutan lingkungan hidup di wilayah Jakarta.