Sinergi Bareskrim Polri, Kompolnas, dan Kejaksaan Agung Uji Bukti Dugaan Makar

by christine natalia
0 comment
58 / 100

Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggelar perkara dugaan makar secara internal pada Kamis (19/11/2026). Gelar perkara dugaan makar yang merupakan pengembangan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ini melibatkan Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim, pengawas internal Polri, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan ahli.

Gelar perkara itu menguji fakta dan bukti baru yang dikumpulkan penyidik untuk mengungkap konstruksi dugaan tindak pidana tersebut, sekaligus memastikan penyidikan berjalan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Gelar perkara tidak berarti dugaan makar telah terbukti.

“Karena ini adalah kejahatan serius, sehingga hasil dari apa yang kami lakukan tentunya kami laksanakan gelar perkara secara internal untuk memastikan juga kami juga mengundang juga dari Kompolnas untuk memastikan bahwa tidak ada unsur subjektivitas dalam penanganan perkara ini,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pemeriksaan 59 Saksi dan Pendalaman Alat Bukti

Menurut keterangan Dittipidum Bareskrim, penyidik telah memeriksa 59 saksi sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November 2026. Keempat tersangka perkara penyadapan ilegal turut diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan makar.

Alat bukti yang dikumpulkan diarahkan untuk menguji tiga tahapan, yaitu pemufakatan, perbuatan persiapan, dan permulaan pelaksanaan. Bukti baru yang diuji dalam gelar perkara dugaan makar disebut tidak hanya berasal dari penggeledahan di Cipete, Jakarta Selatan, yang dilakukan sebelumnya.

Hingga keterangan terakhir Polri, belum ada tersangka dalam perkara dugaan makar. Hasil gelar perkara juga belum diumumkan. Penyidik menjadwalkan ekspose perkara bersama jaksa di Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11/2026).

“Kami akan menyampaikannya secara detail setelah kami melaksanakan gelar perkara hari ini secara internal dan juga gelar perkara besok bersama Kejagung,” ujar Susatyo.

Dasar Hukum Penyidikan Dugaan Makar

Makar diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai bagian dari tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal yang akan diterapkan bergantung pada hasil penyidikan dan alat bukti yang terkumpul.

Proses penyidikan berpedoman pada UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Perkara pokok penyadapan ilegal ditangani terpisah, dengan sangkaan Pasal 258 serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Status tersangka dalam perkara penyadapan belum berarti seseorang bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap dijunjung hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Imbauan untuk Merujuk Keterangan Resmi

Susatyo menyatakan perkembangan perkara akan disampaikan secara rinci setelah gelar perkara internal dan ekspose bersama Kejaksaan Agung. Hingga saat itu, kesimpulan atas perkara ini tetap menunggu hasil pembuktian.

Masyarakat diimbau tidak berspekulasi tentang hasil gelar perkara maupun pihak yang belum ditetapkan sebagai tersangka. Informasi perkembangan penyidikan dapat diikuti melalui konferensi pers dan kanal resmi Polri.

Sumber: Antara, Tvone, Detik

You may also like

Leave a Comment

Berita Terkini

SuaraUnggul by Suara Unggul team