Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mulai menyusun sejumlah agenda setelah resmi menggantikan Djamari Chaniago. Ia menyebut penguatan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas barunya.
Dudung menjalankan tugas sebagai Menko Polkam setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026. Serah terima jabatan dengan Djamari Chaniago kemudian berlangsung di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Dalam agenda awalnya, Dudung menyoroti sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan politik dan keamanan nasional. Salah satunya ialah penanganan situasi keamanan di Papua.
Menurut Dudung, pemerintah akan mengutamakan pendekatan yang membangun kedekatan dengan masyarakat. Ia menyebut pendekatan kultural dan pembinaan teritorial sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo.
Pendekatan tersebut tidak berarti menghilangkan tindakan keamanan. Dudung menjelaskan operasi dengan kekerasan tetap dapat dilakukan terhadap sasaran tertentu ketika kondisi membutuhkan. Namun, strategi penanganan secara keseluruhan diarahkan untuk memperkuat hubungan aparat dengan masyarakat Papua.
Karena itu, koordinasi dengan jajaran terkait akan menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Dudung menyebut komunikasi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto diperlukan untuk menerjemahkan arahan pemerintah ke dalam langkah di lapangan.
Selain Papua, Dudung juga menaruh perhatian pada kondisi politik nasional. Ia mengatakan stabilitas politik perlu dijaga melalui komunikasi dan koordinasi lintas lembaga. Pemerintah, menurut dia, harus tetap menghormati keputusan hukum yang telah ditetapkan.
Dudung juga mengingatkan masyarakat agar tidak membangun persepsi sendiri terhadap suatu keputusan hukum melalui media sosial. Ia menilai penyampaian informasi yang tidak tepat dapat memengaruhi situasi politik dan sosial.
Selanjutnya, persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi pekerjaan yang akan segera dibahas. Dudung menyatakan akan menggelar rapat bersama kementerian terkait dan meninjau langsung lokasi yang membutuhkan perhatian.
Agenda lain berkaitan dengan aktivitas ekspor benih lobster atau benur secara ilegal. Dudung mengatakan persoalan tersebut masuk dalam pekerjaan yang diterimanya saat proses serah terima jabatan.
Ia menegaskan penanganan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan aktivitas yang melanggar aturan dapat ditindak sesuai kewenangan masing-masing.
Dengan berbagai agenda tersebut, masa awal Dudung sebagai Menko Polkam akan diisi dengan koordinasi pada sejumlah bidang sekaligus. Papua, stabilitas politik, karhutla, hingga aktivitas ilegal menjadi bagian dari persoalan yang perlu ditangani bersama oleh pemerintah dan lembaga terkait.
