JAKARTA — Kasus dugaan keracunan setelah konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mendorong perhatian terhadap pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut. Evaluasi dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengolahan makanan hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta kondisi kesehatan seorang siswi asal Karo, Febiona Purba (16), dipastikan melalui pemeriksaan medis. Permintaan itu disampaikan setelah muncul informasi bahwa siswi tersebut diduga mengalami gangguan ingatan setelah menjalani perawatan akibat keracunan.
Menurut Yahya, pemeriksaan tidak hanya perlu melihat kondisi fisik, tetapi juga aspek kesehatan mental. Hal tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya serta memastikan penanganan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien.
Informasi mengenai kondisi Febiona sebelumnya disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumut Wilayah IV Zulkarnain Barus. Pihak sekolah telah mengonfirmasi kondisi siswi tersebut dan membawanya ke Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk menjalani pemeriksaan electroencephalography atau EEG.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses medis untuk mengetahui kondisi kesehatan yang dialami setelah kejadian keracunan. Karena itu, dugaan gangguan ingatan perlu dipastikan melalui pemeriksaan tenaga medis dan tidak semata-mata didasarkan pada informasi awal.
Di sisi lain, Yahya menilai persoalan kesehatan penerima manfaat perlu mendapat perhatian pemerintah apabila terbukti berkaitan dengan pelaksanaan program MBG. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) membantu pembiayaan perawatan Febiona sampai kondisi yang bersangkutan dinyatakan pulih.
Menurut dia, apabila gangguan kesehatan tersebut terbukti merupakan dampak dari kejadian keracunan dalam pelaksanaan MBG, biaya perawatan semestinya tidak dibebankan kepada keluarga siswa. Pemerintah melalui BGN dinilai perlu mengambil tanggung jawab sesuai hasil pemeriksaan dan penelusuran kejadian.
Selain memastikan penanganan korban, evaluasi juga diarahkan pada penyebab terjadinya keracunan. Yahya meminta BGN melakukan investigasi terhadap setiap kasus untuk mengetahui tahapan yang berpotensi menimbulkan masalah keamanan pangan.
Investigasi tersebut dapat mencakup proses persiapan bahan makanan, pemasakan, pemorsian, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Setiap tahapan memiliki peran dalam menjaga kualitas makanan sebelum dikonsumsi oleh siswa.
Yahya juga menyoroti aspek waktu antara makanan selesai dimasak dan saat dikonsumsi. Menurutnya, makanan sebaiknya tidak berada terlalu lama dalam kondisi yang berisiko menurunkan keamanan pangan.
Ia menyebut jarak antara makanan selesai dimasak dan waktu makan idealnya tidak lebih dari empat jam. Ketentuan teknis tersebut, menurut dia, perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan makanan untuk memastikan makanan yang diterima siswa tetap aman dikonsumsi.
Dalam pelaksanaannya, pengawasan juga perlu melibatkan pihak yang bertanggung jawab atas dapur penyedia MBG. Kepala dapur memiliki peran penting dalam memastikan prosedur pengolahan makanan berjalan sesuai standar dan tidak terjadi kelalaian pada setiap tahapan.
Kasus di Karo dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan penanganan terhadap penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan. Peristiwa tersebut juga memperlihatkan pentingnya sistem pengawasan yang mampu mencegah masalah serupa sejak proses produksi makanan.
Pengawasan menjadi semakin penting karena MBG menyasar penerima manfaat dalam jumlah besar. Setiap kelemahan pada satu tahapan pengelolaan berpotensi berdampak kepada banyak penerima apabila tidak segera diketahui dan ditangani.
Karena itu, investigasi terhadap kejadian keracunan perlu dilakukan secara menyeluruh. Penelusuran dapat membantu mengidentifikasi sumber persoalan sekaligus menjadi bahan perbaikan prosedur operasional.
Pada saat yang sama, kondisi penerima manfaat yang terdampak tetap menjadi prioritas. Pemeriksaan medis, pemantauan pemulihan, serta kejelasan tanggung jawab pembiayaan perlu berjalan seiring dengan investigasi terhadap penyebab kejadian.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan MBG agar tidak hanya memenuhi aspek kecukupan gizi, tetapi juga memenuhi standar keamanan pangan. Dengan pengawasan yang konsisten dari tahap pengolahan hingga makanan diterima siswa, potensi risiko dapat ditekan dan kualitas pelaksanaan program dapat terus diperbaiki.
